Mantan Presiden Soeharto lolos seleksi calon Pahlawan Nasional di Kementerian Sosial. Kontroversi merebak, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Presiden selama 32 tahun itu merupakan satu dari 10 nama yang akan diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Selain Soeharto yang diusulkan masyarakat Jawa Tengah, ada juga Mantan Gubernur DKI Ali Sadikin yang diusulkan dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur. Juga ada nama Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.
Sekretaris Kabinet (Sekab), Dipo Alam, mengatakan usulan itu masih akan menempuh proses panjang, dan digodok lagi di Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. “Jadi belum tentu semua usulan itu diterima presiden,” ujar Dipo kepada VIVAnews, Minggu 17 Oktober 2010.
Dipo, mantan aktivis yang pernah dipenjara oleh Soeharto saat pemimpin Orde Baru itu berkuasa, mengatakan Soeharto diusulkan dari elemen masyarakat di Jawa Tengah. “Soeharto harus diakui ada pendukungnya, dan juga jasanya,” ujar Dipo.
Zainal Arifin Mochtar, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, menolak upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. "Soeharto adalah bapak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta pelanggar HAM yang tentu tidak pantas dijadikan teladan," kata Zainal. Penetapan pahlawan nasional ini, kata dia, bukan persoalan masa lalu atau masa depan. "Tapi persoalan perilaku buruk."
Dia menilai yang mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah orang yang terus hidup dengan masa lalu. Sampai kapanpun, menurut dia, Soeharto tak layak dijadikan tauladan karena sejarah kelam yang diciptakan sepanjang memerintah sebagai presiden. "Masih banyak tokoh yang layak dijadikan pahlawan nasional."
Bagaimana dengan Anda? Apakah setuju atau tidak, silakan sampaikan pendapat Anda melalui fasilitas komentar VIVAnews. Pendapat-pendapat terbaik akan kami rangkum untuk dijadikan berita tersendiri.(vivanews.com)
Selain Soeharto yang diusulkan masyarakat Jawa Tengah, ada juga Mantan Gubernur DKI Ali Sadikin yang diusulkan dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur. Juga ada nama Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.
Sekretaris Kabinet (Sekab), Dipo Alam, mengatakan usulan itu masih akan menempuh proses panjang, dan digodok lagi di Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. “Jadi belum tentu semua usulan itu diterima presiden,” ujar Dipo kepada VIVAnews, Minggu 17 Oktober 2010.
Dipo, mantan aktivis yang pernah dipenjara oleh Soeharto saat pemimpin Orde Baru itu berkuasa, mengatakan Soeharto diusulkan dari elemen masyarakat di Jawa Tengah. “Soeharto harus diakui ada pendukungnya, dan juga jasanya,” ujar Dipo.
Zainal Arifin Mochtar, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, menolak upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. "Soeharto adalah bapak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta pelanggar HAM yang tentu tidak pantas dijadikan teladan," kata Zainal. Penetapan pahlawan nasional ini, kata dia, bukan persoalan masa lalu atau masa depan. "Tapi persoalan perilaku buruk."
Dia menilai yang mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah orang yang terus hidup dengan masa lalu. Sampai kapanpun, menurut dia, Soeharto tak layak dijadikan tauladan karena sejarah kelam yang diciptakan sepanjang memerintah sebagai presiden. "Masih banyak tokoh yang layak dijadikan pahlawan nasional."
Bagaimana dengan Anda? Apakah setuju atau tidak, silakan sampaikan pendapat Anda melalui fasilitas komentar VIVAnews. Pendapat-pendapat terbaik akan kami rangkum untuk dijadikan berita tersendiri.(vivanews.com)
